Undang-Undang Perlindungan Hewan

(Courtessy from abc.net). Tindakan kejam ke binatang di Surabaya

(Courtessy from abc.net). Tindakan kejam ke binatang di Surabaya

bad treatment to animal

bad treatment to animal

Daging sapi adalah daging yang dikonsumsi oleh banyak orang. Tapi apakah itu berarti kita boleh memperlakukan binatang seenaknya sewaktu mereka masih hidup?

Kedua gambar tersebut diambil oleh fotographer AFP (Australian Federal Police) di Surabaya. Di gambar pertama menunjukan bagaimana ketujuh sapi di angkat derek dengan tali diikat di tengkorak kepala mereka. Di gambar kedua, menunjukan foto saat bongkar muatan sapi dari Kapal.

Drh. Wiwiek Bagja berkomentar bahwa undang-undang kesejahteraan hewan yang berlaku sejak tahun 2009 tidak berhasil karena mereka tidak benar-benar memberi efek jera pada pelaku pelanggaran undang-undang kesejahteraan hewan.

Sebagai informasi tambahan, berikut dikutip Undang-Undang Kesejateraan Hewan di Indonesia :
UU no. 18 tahun 2009 pasal 66-67 tentang Kesejahteraan hewan.
Pasal 66
a) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
b) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan; dan
g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
c) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 67
Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat (Anonim2, 2009).

Dan menurut KUHP pasal 302, berikut adalah hukuman untuk pelaku pelanggaran :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
a) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
b) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Selain kurangnya efek jera yang diberlakukan oleh perundang-undangan di Indonesia, pengimplementasian tindak pidana dalam lapangan tidak selalu diterapkan. Budaya sogok menyogok ataupun hati nurani yang tidak lagi peka menutup mata kebanyakan orang bahwa undang-undang seperti ini sebenarnya ada.

drh. Wiwiek Bagja yang disebutkan belakangan mengakui , “singkatnya, Indonesia sangat jauh dari menerapkan dan menegakkan hukum”.